Kyodo : “55% Responden Tolak Kebijakan Keamanan PM Abe”

(Tokyo) Meski kubu yang memerintah berhasil memperoleh mayoritas dua pertiga kursi di Majelis Rendah dalam pemilihan hari Minggu, namun Lebih dari setengah responden survei terbaru yang dilaksanakan Kyodo News memperlihatkan tidak mendukung kebijakan keamanan Perdana Menteri Abe Shinzo, yang termasuk memperbolehkan Jepang membantu negara sekutunya yang mendapat serangan bersenjata.


Survei melalui telepon yang dilaksanakan selama dua hari setelah usainya pemilihan anggota Majelis Rendah, menunjukkan 55.1 persen responden tidak mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan Abe, sementara 33.6 persen menyatakan mendukung.


Pada bulan Juli, Kabinet Abe memberikan persetujuan penafsiran ulang terhadap konstitusi guna memperbolehkan penerapan hak pertahanan kolektif, atau membantu negara sekutu yang mendapat serangan meski Jepang sendiri tidak diserang.


Meski Abe mengklaim kemenangan yang didapat kubu yang berkuasa dalam pemilihan anggota Majelis Rendah, sebagai mandat baru atas paket kebijakan ekonominya, yang disebut Abenomics, namun mayoritas 62.8 persen responden menyatakan mereka tidak menilai kebijakan ekonomi akan membuat ekonomi membaik, sementara 27.3 persen menyatakan setuju.


Sedangkan untuk tingkat dukungan, sebanyak 46.9 persen responden memberikan dukungan, turun 1.2 persen poin dibanding survei sebelumnya pada bulan Oktober. Tingkat ketidakpercayaan naik 5.1 persen poin menjadi 45.3 persen.


Partai Liberal Demokrat (Jimin to/LDP) dan mitra junironya di koalisi Partai Kesejahteraan (Komei to/KP) berhasil mendapatkan mayoritas dua pertiga kursi di Majelis Rendah dalam pemilihan hari Minggu, dan jumlah kursi yang diperoleh LDP kali ini sedikit turun dibanding sebelumnya.


Para responden pandangannya terbelah mengenai hasil pemilihan, sekitar 27.4 persen menerimanya, 27.1 persen menolak, dan 45.2 persen belum memutuskan.


Mengenai rencana Abe untuk menaikan pajak konsumsi sebesar 2 persen poin menjadi 10 persen pada bulan April 2017, 57.5 persen menyatakan menentang kenaikan dan 38.6 persen mendukung.


Perekonomian Jepang terus mengalami penurunan dan masuk situasi resesi akibat dampak diluar perkiraan kenaikan pajak konsumsi pada bulan April silam, yang naik dari 5 persen menjadi 8 persen.


Pemerintah menyatakan kenaikan pajak ditujukan untuk menaikkan penerimaan negara guna menutupi anggaran jaminan sosial yang terus menggelembung.