Atasi Rendahnya Tingkat Kelahiran, Kabinet Abe Naikan Anggaran


(Tokyo) Kabinet Perdana Menteri Abe Shinzo berjanji menambah alokasi anggaran untuk menangani penurunan tingkat kelahiran, dan berupaya dalam jangka waktu 50 tahun kedepan menjaga populasi Jepang agar tetap berada di kisaran 100 juta orang.


“Setelah berhasil mengatasi deflasi, pemerintah selanjutnya akan berupaya mengimplementasikan reformasi peraturan, anggaran, dan pajak guna menciptakan kondisi yang memungkinkan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Perdana Menteri Abe Shinzo, dalam rapat Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, Senin (09/06).


Pernyataan itu pertama kalinya disampaikan dalam masa pemerintahan Abe, seiring dengan meningkatkan kekhawatiran atas penyusutan jumlah populasi, yang dapat memicu kekurangan pasokan tenaga kerja, dan kemungkinan dapat berdampak pada semakin memburuknya situasi ekonomi dan fiskal domestik.


Dalam garis besar cetak biru kebijakan jangka panjang, yang direncanakan akan selesai pada akhir bulan ini, pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendorong pasangan menikah mempunyai tiga anak atau lebih. Pada tahun 2013 silam, jumlah keseluruhan tingkat kesuburan, atau rata-rata jumlah anak yang lahir dari seorang wanita di Jepang, sebanyak 1.43 orang.


“Penting untuk mendukung pernikahan, mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak guna menghindari penurunan populasi yang sangat drastis,” kata Abe, yang menunjukkan niatnya untuk menyiapkan sejumlah program bantuan bagi para wanita.


Sementara guna memulihkan kesehatan fiskal, yang merupakan paling buruk diantara negara maju, dalam garis besar kebijakan, Kabinet Abe juga berjanji untuk memutuskan pada akhir tahun ini, mengenai apakah akan menaikan pajak pertambahan nilai menjadi 10 persen, dari yang berlaku saat ini sebesar 8 persen, mulai bulan Oktober tahun ini.


Pemerintah juga menegaskan kembali akan berupaya mengejar target membalikan neraca anggaran primer, terdiri dari penerimaan tahunan dari pajak dan non pajak dikurangi pembiayaan selain pembayaran bunga, menjadi surplus pada tahun fiskal 2020.


Sedangkan mengenai pemotongan pajak penerimaan korporasi, cetak biru tidak memasukkan usulan spesifik, mengingat masih berlangsungnya pembahasan reformasi pajak.


Dalam garis besar cetak biru hanya disebutkan pemerintah akan mempromosikan reformasi pajak korporasi guna memperkuat investasi sektor swasta, dan investasi langsung dari mancanegara di Jepang.


Setelah melakukan pembicaraan dengan Partai Liberal Demokrat (Jimin To/LDP), dan mitra koalisinya Partai Komei Baru, pemerintah berencana memutuskan akhir bulan ini, perincian dalam cetak biru, berapa persen poin pemotongan pajak korporasi yang akan berlaku mulai April tahun depan, dan alternatif sumber penerimaan pajaknya.


Dalam cetak biru, Pemerintahan Abe juga berkomitmen untuk mempercepat program rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami bulan Maret 2011, yang berdampak pada krisis di komplek pembangkit nuklir Fukushima nomor 1.