Abe Himbau Amandemen Konstitusi Untuk Terapkan Hak Pertahanan Kolektif



Perdana Menteri Abe Shinzo Selasa (01/03) menilai perlunya sesegera mungkin melakukan amandemen konstitusi agar dapat sepenuhnya melaksanakan hak pertahanan diri kolektif.

Sedangkan mengenai rancangan revisi konstitusi yang diajukan Partai Liberal Demokrat pada bulan April 2012, Abe mengatakan rancangan itu didasarkan pada pandangan bahwa Jepang "dapat menerapkankan hak pertahanan diri kolektif, sebagaimana dijamin hukum internasional, untuk secara tegas menjaga kehidupan masyarakat."

Hal itu disampaikan Abe guna menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen asal Partai Demokrat dalam sesi dengar pendapat dan mengajukan pertanyaan apakah Abe menilai pemerintah harus mengaktifkan Pasukan Bela Diri untuk menerapkan hak untuk membela diri, termasuk secara kolektif dan individual.

Pada bulan September tahun 2015, koalisi partai yang mendukung Abe mengajukan rancangan undang-undang kontroversial ke parlemen guna memberlakukan keputusan Kabinet yang ditetapkan pada bulan Juli tahun 2014 yang memungkinkan pemerintah menggunakan hak pertahanan diri kolektif dengan persyaratan yang ketat, seperti jika keberlangsungan Jepang sangat terancam.

Namun sebelum disahkannya undang-undang itu, pemerintah Jepang selalu memberlakukan larangan penerapan hak pertahanan diri kolektif. Tapi setelah disahkannya undang-undang yang baru, kini Pasukan Bela Diri dapat membantu Amerika Serikat atau negara-negara sahabat lainnya jika Jepang menghadapi "situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya."

Undang-undang sebelumnya membatasi Jepang menerapkan hak pertahanan diri kolektif untuk kasus seperti situasi darurat di Semenanjung Korea, khususnya jika Korea Utara yang menjadi ancaman di kawasan Asia Timur karena pengembangan rudal dan senjata nuklir yang dilaksanakannya, serta perselisihan mengenai kepemilikan sejumlah rangkaian kepulauan tak berpenghuni di wilayah Laut Cina Timur antara Tokyo dan Beijing.

PM Abe sendiri sebelumnya sudah menyerukan untuk ditingkatkannya debat publik tentang amandemen konstitusi, dan menyatakan itu akan menjadi salah satu masalah yang akan disorot selama kampanye pemilihan Majelis tinggi pada musim panas tahun ini.

Secara khusus, Abe menyerukan dilakukannya revisi paragraf kedua dari Pasal 9, yang mengatakan ada kontradiksi antara keberadaan SDF dan larangan bagi pemerintah untuk memiliki angkatan bersenjata.

Paragraf kedua dari artikel ini menyatakan, "Angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan."

Konstitusi saat ini belum diubah sejak disahkan dan diberlakukan mulai November 1946.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Laba Bersih Nintendo Semester-I 2014 Capai 14,3 Miliar Yen

Kenaikan Dividen Perusahaan di Bursa Tokyo Capai 13%

Empat Partai Oposisi Pertimbangkan Kerjasama